Dalam penggeledahan, polisi menyita uang Rp 61 juta dan buku tabungan yang saldonya mencapai Rp 1 miliar. Barang bukti tersebut disita dari lantai 12. Diduga kuat barang bukti tersebut milik Kasie Pendaftaran yaitu wanita berinisial NS. Ada juga dalam bentuk tabungan sekitar 1 miliar,” tambah Kabid Humas Polda Metro, Kombes Awi Setiyono di lokasi.
Keenam orang yang diamankan tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil, pekerja harian lepas (PHL), dan satu orang dari pihak swasta. Dan keenam orang itu diduga kuat terlibat praktik pungli dalam proses pengurusan perizinan.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, dalam penggeledahan terkait Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di kantor Kementrian Perhubungan (Kemenhub) pihaknya mendapati banyak barang bukti yang diduga kuat terkait dengan pungli.
“Jadi di sini Pak Abdul Rosyid, Pak Ndang di lantai 12 dan Bu NS ya satu lagi. Bu NS yang tadi ditemukan barang bukti sekitar Rp 61 juta dan buku tabungan Rp 1 miliar itu dengan 6 buku tabungannya,” kata Boy di lokasi, Jakarta Pusat, Selasa 11 Oktober 2016.
Boy menuturkan, ada enam orang yang sudah diamankan dan tengah dimintai keterangan di Krimsus Polda Metro Jaya. Meski begitu, untuk memastikan status yang bersangkutan masih harus menunggu hasil pemeriksaan.
“Yang diambil keterangan itu yang diduga kuat menjadi tersangka jumlahnya 6 orang. Belum dapat dipastikan statusnya menunggu 24 jam,” tutur Boy.
“Ada enam yang kita tangkap, ada dua PNS, kemudian ada satu dari PT tertentu yang melakukan pengurusan ini, kemudian sisanya ada PHL di sini. Ada 34 juta di lantai 6, yang di lantai 12 ada 61 juta. Itu tunai.
Digandeng Polri di OTT Kemenhub, KPK: Kita Siap Join Jika Kasus Besar | PT. Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang
KPK memberikan apresiasi terhadap jajaran Polri yang mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KPK pun membuka tangan untuk membantu dan saling bertukar informasi dengan Polri. Apabila ada operasi yang kita kira membutuhkan bantuan KPK, kitapun bisa bekerjasama dengan KPK, dan kami sangat welcome,” tambah Tito.
“KPK apresiasi dan akan mendukung Polri dalam pemberantasan korupsi. KPK mempunyai concern untuk membenahi pelayanan publik agar pemberantasan korupsi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dihubungi, Rabu (12/10/2016).
Syarif menyebut bahwa KPK akan mengkombinasikan pendekatan pencegahan dan perbaikan sistem di unit-unit layanan publik. Unit layanan publik dianggap mempunyai pengaruh karena langsung berhadapan dengan masyarakat.
“Lalu KPK akan saling bertukar informasi soal laporan korupsi dari masyarakat yang dalam kategori pungli agar Polri segera menindaklanjuti dengan unit reaksi cepat yang dimiliki Polri. Kemudian untuk kasus-kasus besar KPK bisa melakukan joint investigation,” papar Syarif.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Polri akan terus melakukan pemberantasan pungli di lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan publik. Tito juga akan menggandeng KPK pada tahapan tertentu untuk memberantas pungli tersebut.
“Di tahap-tahap tertentu saya kira iya, dan jangan salah kita menangani kasus yang korupsi kita pasti SPDP-nya kami sampaikan ke KPK,” ujar Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
“KPK pun bisa memberikan supervisi kepada Polri, kalau yang SPDP kan kami kirim ke KPK, secara undang-undang, jadi KPK bisa memberikan supervisi kepada kita.
Soal OTT Kemenhub, Wakil Ketua KPK: Bagus, Biar Cepat Bersih Negara Ini | PT. Rifan Financindo Berjangka Cabang Palembang
Kalau saja dilakukan dari dulu, menurutnya, Indonesia pasti sudah lebih sejahtera.
Ia membantah penangkapan tersebut merupakan ajang eksistensi lembaga negara.
“Itu harus diapresiasi, hari gini kok bicara salip-salipan.
Seperti diketahui, aparat kepolisian melakukan OTT di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10/2016) sore.”Harus semakin diperbanyak itu biar cepat bersih negara ini,” kata Saut, Rabu (12/10/2016).
Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terhadap enam orang yang diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengapresiasi langkah Polri tersebut. Harus kerja sama dan fokusnya kan juga berbeda sesuai UU KPK,” pungkasnya.
Hingga kini, dua ruangan yang menjadi loket pelayanan di Direktorat Perhubungan Laut masih disegel garis polisi. Diduga praktik pungutan liar (pungli) soal perizinan dilakukan di tempat tersebut.
Site Title 